PERUBAHAN KEKUASAAN DI INDONESIA
(Analisis Mengenai Perubahan Kekuasaan di Indonesia Dilihat dari Prespektif Konflik dan Kondisi Real yang Terjadi Sekarang)
Nama : Syahid Ismail
NIM : 090901043
Jenis Tugas : Mid Test (Ujian tengah Semester)
Mata Kuliah : Perubahan Sosial
Dosen : Ria Manurung
Jauh sebelum Kepulauan Nusantara mencapai kemerdekaan, pergantian kekuasaan senantiasa terjadi. Mulai dari masa awal kedatangan bangsa India dan Cina pada abad IV yang datang ke Nusantara dengan tujuan berdagang dan akhirnya diikuti penyebaran Hindu-Budha dan mendirikan kerajaan Hindu-Budha. Selanjutnya disusul kedatangan bangsa Eropa yang tujuan awalnya juga berdagang, namun karena ketatnya persaingan bisnis lalu berkembang menjadi imperialisme. Selanjutnya disusul berkuasanya Kerajaan-Kerajaan Islam dan kemudian berakhir di kekuasaan Jepang sebelum akhirnya merdeka. Itulah penjelasan ringkas mengenai perubahan kekuasaan sebelum dicapaainya kemerdekaan NKRI.
Selanjutnya, dalam paper ini penulis membagi menjadi dua pokok bahasan karena kedua pokok bahasan ini analisisnya berbeda.
A. Analisis Perubahan Kekuasaan Dari Masa ke Masa
Setelah tercapainya kemerdekaan, perubahan kekuasaan terjadi pada 1967, saat itu terjadi konflik besar-besaran Antara TNI dan PKI, tujuh Jendral Besar terbunuh dan saat itu diisukan bahwa Soekarno sedang mengalami sakit keras sehingga tidak dapat lagi memimpin Negara. Pada masa perubahan ode lama ke orde baru ini para analis politik ada yang berpandangan bahwa konflik ini adalah murni konflik kepentingan dimana soeharto memiliki kepentingan sekaligus di dukung oleih CIA yang kecewa terhadap sokarno yang lebih merapat ke Negara-negara komunis seperti Rusia dan Cina. Negara-negara sekutu ingin lebih diakui kekuasaannya di dunia.
Pada 1998 terjadi reformasi dimana seluruh lapisan masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk menggulingkan kekuasaan Soeharto yang tidak berpihak kepada rakyat. Konflik masa reformasi ini salah satu pemicunya adalah masalah ekonomi dan kebebasan masyarakat, sentralisasi pembangunan menyebabkan ketidak puasan masyarakaat daerah terhadap pemerintah. Di sisi lain masyarakat di perkotaan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pondasi ekonomi yang lemah saat krisis.
Setelah era reformasi di Indonesia terdapat tiga kali pemilu untuk pergantian pemerintahan. Terdapat banyak partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Partai nasionalis dan agamis mengusung isu yang masing-masing berbeda, partai agamis mencari basis masa kelompok agama tertentu sebagai cara mendulang suara. Sedangkan partai nasionalis menggunakan isu yang berkaitan dengan kemajuan nasional dan kesejahteraan sosial untuk mendulang suara. Intinya, dalam masa pemilu partai-partai ini, ada dua kepentingan yang paling dikejar oleh para polotisi yaitu kekuasaan dan nilai ekonomi yang akan didapat saat kekuasaan itu sendiri dapat dikuasainya.
B. Realita Perubahan Kekuasaan Masa Sekarang
Perebutan kekuasaan saat ini terus terjadi baik di tingkat daerah maupun di tingkat pemerintah pusat. Proses pencapaian kekuasaan di Indonesia saat ini haruslah melalui partai politik, oleh sebab itu kelompok-kelompok berkepentingan beramai-ramai membentuk partai politik. Kelompok-kelompok berkepentingan juga memanfaatkan suatu basis masa ormas yang melarang anggotanya berpolitik, misalnya saja ormas Muhammadiyah yang tidak bergerak di bidang politik, namun sering kali basis masanya diarahkan untuk memilih partai politik tertentu.
Seperti dijelaskan di poin A, bahwa partai-partai politik di Indonesia membawa isu dua ideologi yang berbeda yaitu agamis dan nasionalis. Namun demikian, inti tujuannya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan kekuasaan itu sendiri.
Mengapa perubahan kekuasaan itu bisa terjadi? Telah ditetapkan dalam Undang-Undang bahwa masa jabatan seorang penguasa di Indonesia dibatasi. Hal ini dilakukan agar terjadi pembaharuan di pemerintahan sehingga bisa memberi kesempatan kepada kelompok berkepentingan lain untuk menjalankaan kekuasaan. Sehingga mengurangi dampak ketidak puasan sosial yang bisa menyebabkan konflik lebih besar. Secara normatif, seorang penguasa yang dipilih langsung oleh rakyat bertgas menjalankan aspirasi raakyat. Namun pada kenyataanya saat ini hal itu sering kali tidak terlaksana, seorang penguasa yang sudah dipilih seringkali justru menyengsarakan rakyat dengan cara melakukan tindak pidana korupsi.
Dilihat dari prespektif konflik, kondisi ril di lapangan beberapa waktu lalu mencuat isu kasus Bank Century, saat itu pihak oposisi pemerintah (PDI-P) berhasil meyakinkan pihak-pihak pro pemerintah untuk membongkar kesalahan yang dilakukan pemerintah SBY. Kasus lainnya adalah dengan munculnya Nasional Demokrat (NASDEM) yang dipimpin Surya Paloh, dalam sebuah pidatonya SBY pernah menyindir bahwa ada kelompok yang berusaha memecah belah NKRI (kelompok yang dimaksud adalah NASDEM karena tidak menggunakan prosedur yang sama yaitu membentuk partai politik).
Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa senantiasa terjadi konflik (baik itu koflik terbuka maupun konflik tertutup) dalam setiap perubahan kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan yang sejatinya menjadi sarana aspirasi rakyat, pada kenyataanya sering beralih fungsi menjdai alat untuk memperkaya diri oleh orang-orang tertentu. Pada intinya, konflik yang terjadi saat perebutan kekuasaan disebabkan karena adanya tujuan-tujuan (kepentingan-kepentingan) lain dari memperoleh kekuasaan itu.
DAFTAR PUSTAKA
Ritzer, George, dan Douglas J Goodman. 2008. Teori sosiologi Moderen (edisi ke-6, cetakan ke-5). Jakarta: Perdana Media Group.
Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Jendral besar TNI Purn. H.M. Soeharto. http://id.wikipedia.org/soeharto. Diakses pkl. 20.26 WIB. hari Jumat, 8 Oktober 2010)
Kekuasaan. id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan. Diakses pkl. 20.26 WIB. hari Jumat, 8 Oktober 2010)
Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. www.goodreads.com/.../4974122-politik-lingkungan-dan-kekuasaan-di-indonesia. Diakses pkl. 20.26 WIB. hari Jumat, 8 Oktober 2010)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar